Wakil Ketua Komisi V DPR Andi Iwan Darmawan Aras (tengah) berfoto bersama usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Maluku Utara. Foto: Eki/rni

Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Maluku Utara pada Jumat (8/7/2022). Tim Kunker Reses yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi V DPR Andi Iwan Darmawan Aras ini melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Bupati Halmaera Selatan, yang juga dihadiri mitra kerja Komisi V DPR, di antaranya Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, BMKG dan Basarnas.

“Kunjungan kerja hari ini dilakukan dalam rangka menjalankan pengawasan terhadap program pembangunan infrastruktur dan transportasi yang pembiayaannya bersumber dari APBN,” papar Andi Iwan dalam sambutannya. Selain itu, sambung Andi Iwan, juga untuk mendengarkan dan menyerap aspirasi dari Pemerintah Daerah atas kebutuhan program infrastruktur dan transportasi di Maluku Utara.

Secara rinci, Andi Iwan menyampaikan lima aspek pengawasan yang ia tekankan harus menjadi perhatian mitra kerja Komisi V, pertama, percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBN TA 2022 dengan tetap memperhatikan kualitas dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

“Kedua, meningkatkan fasilitas dan mutu pelayanan transportasi baik transportasi udara, laut, darat, dan perkeretaapian dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat,” tutur politisi Partai Gerindra tersebut. Ketiga, meningkatkan pengelolaan potensi desa dan produk unggulan desa dalam mendorong perekonomian masyarakat di desa.

Kemudian, masih kata Andi Iwan, sosialisasi peringatan dini cuaca serta pelatihan potensi SAR di daerah, dan terakhir penguatan koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan, termasuk koordinasi dalam penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Usai menggelar pertemuan, Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR kemudian melakukan tinjauan lapangan ke pemukiman kumuh di Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate. Wilayah tersebut merupakan salah satu lokasi yang menjadi proyek National Slum Upgrading Project (NSUP) atau peningkatan kualitas permukiman kumuh Kementerian PUPR.

“Kita harapkan daerah kumuh yang tadinya ada di Kota Ternate ini bisa menjadi daerah yang sehat, bersih produktif, kemudian bisa menjadi daerah yang nyaman untuk masyarakat Ternate. Sehingga kemudian meningkatkan perekonomian yang ada di daerah. Yang tadinya kumuh dan tidak ada apa-apa kemudian menjadi daerah yang ekonomis,” ujar Andi Iwan.

Andi Iwan juga cukup menyayangkan pembangunan infrastruktur di Ternate yang sedikit tersendat, hal itu akibat pemindahan ibu kota provinsi yang semula di Ternate, kemudian pindah ke Kota Sofifi. “Karena ini terbagi bukan saja untuk Ternate, tetapi kemudian ada ibu kota lain (ibu kota baru) yang harus mendapat perhatian lebih dari APBN juga. Akibatnya saya melihat dari Kota Ternate sendiri penanganannya dari APBN kita belum terlalu optimal,” tandas legislator daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Selatan II itu.

Sementara dalam pertemuan yang berbeda, Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba menghaturkan terima kasih atas kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Maluku Utara. Dalam sambutannya, Abdul Gani menyampaikan progres pembangunan infrastruktur dan transportasi di Maluku Utara serta usulan kegiatan strategis yang memerlukan penanganan secara nasional. (eki/sf)